Pergantian konsep pendidikan - Konsep pendidikan Indonesia sudah mulai focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Rekonstruksi Sistem Pendidikan Indonesia" yang digodok oleh Universitas Negeri Surabay pada Rabu (21/12/2106) di Gedung Gema Unesa.
"Konsep pendidikan selama ini sudah baik. Nmaun kerap kali lemah dalam penerapannya" ujar Prof. Warsono, Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dikutip dari Okezone.com.
Penjelasan juga diberikan tentang keributan-keributan yang terjadi di dunia pendidikan mulai dari saling mengutarakan kepentingan, menambahkan siapa yang seharusnya bertanggung jawab, dan saling menyalahkan. Masalah inilah yang akhirnya memicu pelaksanaan konsep pendidikan menjadi tidak benar.
"Soal implementasi (konsep pendidikan), siapa bertanggung jawab ? Yang muncul jawaban berbeda. Bisa apa tidak bicara pendidikan untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan lainnya ?" pertanyaan yang dilontarkan olehnya.
Prof. Warsono juga menjelaskan, bahwa dia berharap dengan UNESA yang juga ikut andil dalam pendidikan karena sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bisa unggul di bidang tersebut. Dan juga bisa menelurkan konsep untuk memperbaiki keadaan pendidikan saat ini.
Jawa Timur berfokus pada empat sub tema, yaitu penguatan pendidikan karakter, full day school, ujian sekolah berorientasi nasional, dan revitalisasi sistem SMK yang dibahas pada Forum yang dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan pendidikan di Jawa timur.
Baca juga UN hanya evaluasi dari pendidikan yang ada di Indonesia
Prof. Luthfiyah Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Alumni (IKA) mengatakan bahwa empat sub tema tersebut akan disampaikan kepada pemerintah yang terutamanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Rekomendasi ini merupakan kontribusi nyata Unesa sebagai LPTK. Dari forum ini, rekomendasi yang ada akan disampaikan ke kementerian melalui link alumni di kementerian" tambahkanya tentang sub tema tersebut.
Dia juga menjelaskan bahwa ini hanya langkah rekomendasi sementara diteriam atau tidak itu akan menjadi wewenang pemerintah. "Apakah rekomendasi diadopsi dan diterapkan menjadi program, bukan kewenangan kami. Paling tidak Unesa sudah ambil bagian" jelasnya.