Informasi yang masih berhubungan dengan Ujian Nasional (UN). Semenjak diadakannya moratorium Ujian Nasional (UN) nasib ujian yang akan menentukan seberapa besar pencapaian pada pendidikan di Indonesia semakin tidak karuan. Muhadjir Effendi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan usai menghadiri rapat yang membahas tentang evaluasi Ujian Nasinal (UN) langsung meninggalkan Kantor Presiden. Dan dikabarkan dia tidak menghadiri konferensi pers yang diadakan setelah rapat selesai.
Alasan dia tidak menghadiri kenferensi tersebut karena pendapatnya yang tidak sesuai dengan Presiden Jokowi, konferensi tersebut akan menghasilkan bahwa UN akan tetap diadakan di tahun 2017. Sedangkan dia menginginkan Ujian Nasional dihapuskan. Alasan kuat yang disampaikan untuk melanjutkan UN pada tahun 2017 adalah sebagai pemetaan pendidikan di Indonesia, tetapi Muhadjir memiliki pendapat lain, dia mengatakan bahwa harusnya UN dijadikan alat untuk melakukan pemetaan pendidikan di Indonesia bukan sebagai penentu kelulusan seorang siswa, karena sampai saat ini masih banyak sekolah yang mengharuskan para siswanya untuk lulus pada proses ujian ini (UN). Selain itu alasan lain yang disampaikan olehnya adalah moratorium UN dilakukan untuk mengembalikan hak dan wewenang guru untuk mengevaluasi siswanya.
Muhadjir mengatakan untuk meningkatkan kualitas UN di tahun depan adalah dengan melibatkan guru pada workshop yang akan dilakukan nanti ketika proses pembuatan berstandar nasional yang berada dibawah kendali Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Seperti yang dikatakan oleh "Nanti ada workshop kan, termasuk melibatkan guru untuk membuat soal berstandar nasional dibawah kendali Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dibawah bimbingan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)" dikutip dari Republika.co.id.
Baca juga Sisi positif dan negatif adanya ujian nasional (UN)
Menurut catatan Repbulika, penghapusan UN adalah salah satu program yang dijanjikan oleh Jokowi ketika kampanye di hadapan ribuan guru Hermes Palace, Medan (10 Juni 2014), Jokowi juga mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu terobosan baru pada Pendidikan yang akan dilakukan di pemerintahan Jokowi untuk tingkat SD dan SMP.