Rayonisasi pengganti moratorium UN yang gagal diterapkan - Setelah adanya penolakan pada moratorium ujian nasional yang diajukan oleh Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan adanya rayonisasi pada ujian nasional.
"Jika moratorium itu memang tidak disetujui, kami berharap pemerintah melakukan rayonisasi UN yang akan berlangsung pada April 2017" ujar Wuryadi Ketua Dewan Pendidikan DIY, dikutip dari Okezone.com.
7 Desember 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengatakan bahwa moratorium ujian nasional ditolak atau tidak disetujui oleh pemerintah dalam sidang kabinet di Kantor Presiden.
Ujian nasional hanya perlu perbaikan dan evaluasi agar bisa sesuai dengan standart nasional yang bisa dijadikan bahan pembanding dengan negara lain yang juga menerapkan ujian nasional. Ujian nasional sudah diterapkan oleh hampir seluruh negara Asia seperti China, Korea dan India.
Waryudi menambahkan apa yang telah dikatakan oleh WAPRES Jusuf Kalla, benar apa yang dikatakan oleh WAPRES evaluasi dan perbaikan pada mutu UN perlu waktu yang tidak sedikit. Jika pada tahun depan dilaksanakan kembali dan belum ada evaluasi atau perbaikan yang signifikan itu wajar.
Baca juga Penolakan dengan adanya moratorium UN
"Sehingga selama masa evaluasi sebaiknya UN diberlakukan di beberapa sekolah tertentu saja" tambahnya.
Moratorium UN yang diajukan oleh Mendikbud sangat diperlukan untuk memberikan jeda waktu pada perbaikan dan sistem UN, jelas Waryudi.
Ujian nasional memang sudah bukan standart kelulusan dari seorang siswa, tetapi tidak sedikit sekolah yang masih mewajibkan siswanya untuk bisa lulus ujian nasion tidak hanya itu perguruan tinggi juga masih menggunakan nilai ujian nasional sebagai patokan untuk menerima mahasiswa baru.
"Bahkan masih banyak kecurangan terjadi baik yang dilakukan siswa, sekolah, hingga pemerintah kabupaten tertentu semata-mata demi nilai dan kelulusan UN" tambahnya lagi.