Penolakan adanya moratorim UN - Pertentangan yang kali ini datang dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang tentang moratorium tentang Ujian Nasional (UN).
"Kami di daerah tentunya akan ikut apapun keputusan pusat, terkait apakah UN akan dihapus atau tidak. Namun, kajian mendalam diperlukan agar mutu pendidikan di Indonesia makin baik dan maju" kata Ahmed Zaki, Bupati Tangerang pada Jumat (9/12/2016).
Zaki juga menjelaskan bahwa tolak ukur yang menentukan suatu kemajuan negara dalah Pendidikan. Seperti yagn dikatakan olehnya "Makanya dibutuhkan kajian, agar anak didik kita juga tidak merasa terbebani".
Tambahan lagi dari Zaki, Pemerintah perlu mengkaji ulang tentang ujan nasional (UN) karena pada saat penerimaan siswa baru untuk SMP dan SD yang dijadikan tolak ukur untuk menerima siswa adalah nilai yang tertera di Ijazah yaitu nilai Ujian Nasional (UN).
"Ini yang akan menjadi bahan diskusi kami dengan dinas pendidikan. Tentunya pemerintah pusat harus sama-sama transparan terkait bentuk kebijakan yang diambil dan itu harus benar-benar dikaji jangan sampai nanti justru mempersulit masyarakat sendiri" tambahnya.
Tidak hanya pemerintah dari Kota Tangerang, hal yang sama juga dikatakan oleh Kevin, Pelajar SMA swasta yang juga berasal dari Kota Tangerang yang mengatakan sangat menyayangkan adanya moratorium UN ditolak.
Baca juga WAPRES Jusuf Kalla ingin Ujian Nasional tetap ada
"Kalau kecewa sih iya, karena kita udah senang pas tahu UN mau dihapus. Tapi ternyata sekarang hasilnya ditolak. Ya, kita sih cuma bisa nerima saja" kata Kevin.
Tidak hanya Kevin yang sempat melakukan penolakan pada adanya moratorium UN tapi WAPRES Jusuf Kalla juga sempat melakukan penolakan pada adanya UN. Menurut Jusuf Kalla dia menolak adanya moratorim UN karena UN adalah salah satu tolak ukur pendidikan yang ada di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia.