Keputusan Penghapusan UN 2017. Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendir akan mengahapuskan UN. Dan Ujian Akhir Nasional akan dikembalikan pada Provinsi masing-masing untuk melakukan desentralisasi pada tiap-tiap sekolah yang ada di provinsi tersebut.
Dan Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera melakukan rapat terbatas untuk membahas tentang rencana penghapusan Ujian Akhir Nasional bersama para Menteri lainnya.
Seperti yang dikatakan Jokowi pada saat menghadiri acara peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11/2016) "Nanti akan kita rapatkan di minggu ini di rapat terbatas. Kemudian akan diputuskan" dikutip dari Okezone.com.
Saat sebelum peringatan Hari Guru Nasional dan Sebelum Jokowi mengatakan akan merapatkan tentang penghapusan Ujian Nasional, Muhadjir Effendi memang sudah mengajukan untuk melakukan moratorium atau penangguhan pada Ujian Nasional (UN) di tahun 2017. Seperti kata Muhadjir "Sudah tuntas kejiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden".
Baca juga UN 2017 kemungkinan besar akan di moratorium atau penangguhan
Muhadjir mengatakan alasannya mengajukan moratorium UN adalah karena untuk sekarang Ujian Nasional (UN) diadakan hanya untuk melakukan pemetaan dan bukan menjadi penentu dari kelulusan dari seorang siswa.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin mengembalikan penetuan kelulusan dari seorang siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara kolektif maupun pribadi. "Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar di terapkan di masing-masing sekolah" kata Muhadjir Effendi.
Dan pengajuan moratorium ini juga dilakukan untuk mengembalikan kewenangan pengolahan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.
"Jadi nanti untuk mengevaluasi nasional itu SMA/SMK serahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota" tambahnya.