Honorer Jadi CPNS. Seiring dengan banyaknya berita yang menyatakan bahwa pemerintah pada tahun 2016 ini tidak akan mengadakan penerimaan CPNS jalur umum membuat tenaga honorer melakukan desakan kepada pemerintah supaya dirinya diangkat menjadi CPNS. Ratusan ribu anggota Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) akan menggelar Rakornas di Palembang. Rakornas yang berlangsung pada 15-16 Januari 2016 mendatang, akan menghadirkan dua politisi Komisi II DPR RI yaitu Wakil Ketua Mustafa Kamal dan anggota Arteria Dahlan.
Dari Jawa Pos National Network, Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong mengatakan bahwa; "Rakornas V di Palembang ini untuk memantapkan tindakan FHK2I selanjutnya. Kalau kami hanya diam dan tidak bergerak, bisa-bisa nasib honorer K2 wassalam,".
Kehadiran dua politisi dari Komisi II, lanjutnya, akan menjadi vitamin bagi perjuangan honorer K2 yang belakangan tidak tampak di permukaan.
"Harapan kami masih tetap ke anggota DPR. Tadinya kami berharap besar ke pemerintah, namun pemerintah plin-plan ya kami tinggal saja," ujarnya.
Itong menambahkan, jangan salahkan honorer K2 bila lebih mempercayai politisi ketimbang eksekutif. Sebab, yang real di lapangan membantu perjuangan honorer K2 adalah anggota DPR.
"Kami mendekati Pak Arteria, karena beliau dekat dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami berharap, aspirasi ini bisa disampaikan Pak Arteria kepada Presiden lewat Ibu Megawati," harapnya.
Payung Hukum akan diterbitkan bulan Ini. Itong juga menegaskan "Salah satu fokus pembahasan kami dalam Rakornas 15-16 Januari di Palembang nanti adalah tuntutan penerbitan payung hukum. Kami minta segera diterbitkan bulan ini".
Kenapa bulan ini? Dia mengatakan, karena pemerintah sudah menjanjikan akan menuntaskannya secara bertahap hingga 2019. Jadi masuk akal bila honorer K2 menuntut payung hukumnya diterbitkan Januari.
Terkait masalah anggaran, menurut Itong, pihaknya bisa menerima bila dianggarkan pada 2017 mendatang. Hanya saja yang paling mendesak adalah payung hukumnya.
"Kalau anggaran tidak masalah jika dianggarkan 2017. Tapi payung hukum harus tahun ini, bulan ini juga," serunya.